PPKK Kemayoran Jakarta Pusat, Menyegel Pintu Masuk Gerbang Tempat Berlangsungnya Bazzar UMKM & Aksi Sosial di Wisma Atlet Kemayoran
Penyegelan gerbang pintu masuk ini juga menghambat kegiatan sosialisasi ekonomi dan Pancasila sesuai dengan tujuannya memajukan ekonomi menengah ke bawah, (UMKM) seperti yang tertera di tulisan spanduk.
Dengan adanya penyegelan pintu gerbang masuk, oleh (PPKK) pada hari Jumat tgl 10 januari 2025, jelas ini sebagai bentuk arogansi dari Pihak (PPKK) Kemayoran Jakarta, terhadap masyarkat.
Kegiatan arena Bazzar (UMKM) dan Aksi Sosial yang rencananya berlangsung sejak 21 Desember 2024. s/d.18 Januari 2025, seharusnya mendapat dukungan penuh oleh banyak pihak, bukan dihambat.
Selanjutnya Pihak Polres Metro Jakarta Pusat, kaget ketika dikonfirmasi oleh Majalah Jakarta tentang penyegelan yang dilakukan oleh pihak (PPKK) Kemayoran Jakarta Pusat.
Tindakan yang dilakukan oleh Pihak (PPKK) tersebut memicu kontroversi lantaran diduga bertentangan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait menyangkut ketahanan pangan terangnya.
Sebagaimana diketahui Ketahanan pangan adalah menjadi salah satu pilar utama dalam program strategis nasional yang di canangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan penuh dari semua unsur, baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintah di tingkat pusat dan daerah umumnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga bagian dari kedaulatan bangsa terangnya.
Ketahanan Pangan adalah untuk bertujuan memberi kehidupan, Jika kita kuat dalam ketahanan pangan, maka kita kuat sebagai bangsa,” ujar Presiden Prabowo Subianto imbuhnya.
Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Dalam implementasinya, program ini mengedepankan penguatan beberapa sektor melalui pemberdayaan masyarakat lokal, juga peningkatan teknologi, dan penguatan infrastruktur. Selain itu, program ini mengundang peran serta semua sektor melalui kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan terangnya.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan program ini, termasuk kurangnya kolaborasi antara masyarakat, dan pemerintah, dan institusi terkait. Beberapa pihak masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung ketahanan pangan nasional imbuhnya.
Ketua panitia (Yopi) mengungkapkan semuah kepada Wartawan yang berada di lokasi tersebut, bahwa ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan pemerintah pusat saja terangnya.
Semua unsur, dari masyarakat, dan pemerintah daerah, hingga sektor swasta, harus bergerak bersama. Dukungan konkret, seperti menyediakan lahan, dan tempat mendukung kegiatan lancarnya ekonomi kerakyatan, dan mendorong pendidikan tentang pentingnya ketahanan pangan, adalah langkah nyata yang diperlukan,” ungkapnya.
Selain itu, penyegelan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia. Hal ini disampaikan oleh Yopi kepada wartawan imbuhnya.
Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, serta status ekonomi. Tindakan (PPKK) ini sangat tidak sesuai dengan semangat tersebut,” tegas Yopi terangnya.
Lebih lanjut, Yopi menyoroti bahwa seharusnya pihak PPKK mendukung program Presiden Prabowo, khususnya terkait ekonomi kerakyatan imbuhnya.
PPKK seharusnya bisa membantu memanfaatkan program (CSR) untuk mendukung kegiatan ini, bukan malah mengekang ekonomi kerakyatan,” terangnya.
Pagelaran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan bazar, seni budaya, dan aksi sosial. Namun, penghentian ini justru membuat panitia dan para tenant bazar mengalami kerugian materi yang cukup besar.
Sampai berita ini diturunkan, Kepada pihak (PPKK) Kemayoran belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan penghentian kegiatan ini.
Namun, pihak panitia mendesak agar (PPKK) memberikan penjelasan atas tindakan tersebut dan meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini imbuhnya.
Aksi ini dinilai mencederai semangat kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi visi utama pemerintahan saat ini. Kasus ini masih menjadi perhatian banyak pihak dan diharapkan dapat segera menemukan titik terang.
Seperti diketahui acara tersebut di support oleh Cakra Satya (CS) 08, Gerai Hukum, Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal (PPNT), Majalah Jakarta, Forum Wartawan Jaya (FWJ ) Indonesia, LBH Jarak dan Assosiasi Pers dan Pewarta Indonesia (APPI). Sumber Rudolf
(R. Oji/Arifianti)
Post a Comment